Archives for category: Pemerintah

Bocor dan kebocoran anggaran saat ini menjadi hit. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu Capres yang mengatakan bahwa banyak hal yang seharusnya menjadi pendapatan pemerintah/negara namun malah dinikmati oleh pihak lain.

Saat ini saya ingin urun angan untuk hal tersebut namun dipandang dari sisi pengeluaran, bukan dari sisi pendapatan yang menurut saya saat ini masih lebih tepat disebut sebagai opportunity loss. Selain itu, mengingat pengetahuan saya yang terbatas, saya hanya akan mencoba membahas dari skala pemerintah dalam lingkup yang lebih kecil yakni pemerintah daerah NTT.

Anggaran Belanja pemerintah daerah (contohnya: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terpisah dari kabupaten/kota lainnya yang ada di wilayah NTT) utamanya tersusun sebagai berikut:

nominal dalam rupiah penuh
Uraian Jumlah
BELANJA TIDAK LANGSUNG          1.756.409.172.000
Belanja Pegawai              485.428.565.000
Belanja Hibah              923.507.620.000
Belanja Bantuan                40.940.000.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa              254.525.387.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                34.507.600.000
Belanja Tidak Terduga                17.500.000.000
BELANJA LANGSUNG              981.651.707.000
Belanja Pegawai                78.695.054.600
Belanja Barang dan Jasa              490.379.722.050
Belanja Modal              412.576.930.350
lUMLAH BELANlA          2.738.060.879.000

Sumber dana proyek umumnya adalah dana Belanja Langsung yakni Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Proyek pengadaan pemerintah dilakukan melalui salah satu proses sebagai berikut: penunjukan langsung, pemilihan langsung dan lelang. Pembagian tersebut utamanya didasarkan pada plafon pengadaan yang akan dilaksanakan dengan urutan besar anggaran adalah penunjukan langsung (terkecil), pemilihan langsung dan lelang (terbesar).

Penggunaan anggaran pemerintah yang tidak sesuai (bocor) umumnya terjadi pada proses pemilihan langsung dan lelang.

Pengerja proyek anggaran (sebut saja kontraktor) tersebut umumnya tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi dalam pengerjaan proyek tersebut. Mengingat pekerjaan saya di bidang jasa keuangan, sedikit banyak saya memiliki informasi mengenai sumber dana pengerjaan proyek. Read the rest of this entry »

Advertisements

Saya yakin bahwa seluruh Warga Indonesia telah memperoleh informasi mengenai keputusan MK yang menetapkan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan akhirnya menetapkan bahwa Pemilihan Presiden tahun 2014 adalah hanya 1 (satu) putaran.

Sebelumnya, pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut menyatakan bahwa

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang meperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia

Pasal tersebut merupakan turunan dari pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945:

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyebutkan

“Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyebutkan

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Atas dasar keputusan MK tersebut, maka pemilu langsung head-to-head dengan pasangan yang memperoleh suara sebesar 50%+1 jumlah pemilih dinyatakan keluar sebagai pemenang pemilihan Presiden. Sumber berita di sini.

Sebagai Penduduk Indonesia yang dapat merasakan bagaimana jauh tertinggalnya Indonesia Bagian Timur dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat saya ingin untuk ikut urun menyampaikan pendapat atas putusan MK tersebut.

Dalam putusan MK tersebut sebenarnya terdapat 2 (dua) hakim yang menyatakan berbeda pendapat yakni Patrialis Akbar dan Wahiduddin Adams. Saya mendukung pendapat 2 (dua) hakim konstitusi tersebut bahwa perlu dilakukan perhitungan suara per provinsi atau 2 kali putaran pemilihan presiden.

Atas UUD tersebut, saya menyatakan bahwa pihak yang membentuk UUD 1945 (Soekarno, Hatta dan Rekan) maupun amandemennya adalah orang-orang genius yang sangat menaruh perhatian terhadap keterwakilan suara seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Read the rest of this entry »

Akhir-akhir ini, seiring dengan berjalannya Pileg dan Pilpres 2014, semakin banyak orang yang mengangkat kembali isu Privatisasi Indosat.

Well, Saya yakin bahwa, masih banyak penduduk, yang belum tahu kalau Indosat adalah bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indosat tidak lagi terhitung sebagai BUMN sejak Pemerintah Indonesia, pada rezim Megawati Soekarno Putri, menjual 41,94% kepemilikan saham Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) dan 8,10% kepada publik. Hal tersebut menyebabkan kepemilakn saham Pemerintah Indonesia di Indosat turun dari sebelumnya sekitar 65% menjadi hanya sekitar 15%.

Penjualan Indosat tersebut kemudian disitir oleh pihak-pihak tertentu sebagai amunisi dalam Pileg dan Pilpres 2014. Sayangnya, tidak semua orang memperoleh informasi atas privatisasi PT. Indosat tersebut dengan benar. Saya akan mencoba sedikit meluruskan informasi tersebut, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya.

Pada tahun 1990 s/d awal 2000-an, PT. Indosat merupakan pemain utama di bidang telekomunikasi untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI). Dulu, sebagaimana kita tahu, ada acara Indosat Galileo dan Saras 008 (PT. Satelindo) yang cukup digemari.

indosat galileoIndosat Saras 008

Read the rest of this entry »

Kebanyakan manusia punya tujuan individu yang relatif sama yakni untuk memperbaiki keturunan dan meningkatkan kemakmuran pribadi dan golongan. Memang kita sadari bahwa tidak semuanya sukses dalam mencapai tujuan tersebut. Masing-masing individu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berbeda satu sama lain.

Individu dengan kemampuan dan kesempatan yang lebih baik memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan persaingan dengan orang lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Ketidaksamaan peluang dan kemampuan tersebut pada akhirnya menyebabkan wealth inequality (selanjutnya disebut inequality)atau ketidaksamaan kemakmuran antara manusia satu dengan lainnya.

Masalah inequality ini ternyata banyak dialami oleh negara maju seperti: Amerika (negara tebesar di Dunia dilihat dari Produk Domestik Bruto). Bilyuner dan orang-orang terkaya di Dunia pada umumnya berkewarganegaraan Amerika. Permasalahan dari adanya bilyuner di negara tersebut adalah tingginya gap pendapatan per tahun antara 10% penduduk Amerika pada urutan pendapatan tertinggi dengan 50% penduduk Amerika pada urutan pendapatan terendah adalah sangat jauh (pendapatan setelah pajak/income tax).

income shares thomas piketty

Read the rest of this entry »

Jembatan Selat Sunda (JSS) menjadi isu yang hot di pemerintahan khususnya pada Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas. Tim 7 tersebut ditunjuk oleh Presiden SBY untuk membahas perencanaan pembangunan JSS.

Apa sih JSS?JSS adaah jembatan yang dapat menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Jembatan yang akan menghubungkan kedua pulau tersebut dibangun pada provinsi Banten dan provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat ini, masyarakat yang ingin menyeberang laut dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera harus menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheuni, demikian sebaliknya. Memang, pada saat ini banya terjadi antrian panjang di pelabuhan tersebut disebabkan minimnya jumlah dermaga yang beroperasi, jumlah kapal yang tidak memadai dan tentunya kecepatan kapal yang cukup lemot mengingat umurnya yang sudah tua.

JSS diharapkan dapat mengeliminasi permasalahan kemacetan tersebut dan memperlancar arus barang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.

Berikut ini adalah gambar JSS yang pernah dimuat di Kompas:

jembatan selat sunda

Berdasarkan informasi dari perancang JSS, yakni Prof. Wiratman Wangsadinata, tersebut, dikatakan bahwa jembatan tersebut akan memiliki ketahanan terhadap gempa hingga mencapai 9 skala richter.

Perlu diketahui bahwa jembatan tersebut merupakan inisiasi dari Tomy Winata (Pemilik Bank Artha Graha) yang kemudian menggandeng Pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).

Berdasarkan informasi terakhir dari media massa, pembangunan JSS tersebut membutuhkan dana minimal sebesar Rp200 Triliun dengan jangka waktu pembangunan selama 10 Tahun. (Nilai Proyek Jembatan Selat Sunda) Read the rest of this entry »

60-63

logo_HUT_RILogo HUT RI Ke 65

Logo 66 tahun

Semua gambar diatas adalah logo yang digunakan untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. Gambar diatas adalah logo peringatan HUT Proklamasi RI yang ke-60 (2004) s/d yang ke-66 (2011) Read the rest of this entry »